Layanan

TDUP

( Tanda Daftar Usaha Pariwisata )

 

 

Dasar Hukum :

1.      Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

2.      Peraturan Bupati Malang Nomor 2014 Nomor 555.3/3639/107.21/2014 perihal pengawasan terhadap usaha Pariwisata

3.      Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

 

Maksud dan Tujuan :

1.      Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha Pariwisata

2.      Menyediakan sumber informasi Pariwisata mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

 

S a n k s i :

Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )

Pasal 50 Ayat (1) : Setiap Pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dalam pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000

( Lima Puluh Juta Rupiah )

 

Kelengkapan Dokumen Teknis bagi pemohon TDUP

1.      Fotokopi identitas diri ( KTP/SIM/Paspor )

2.      Fotokopi Akta pendirian badan usaha beserta perubahannya bila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha

3.      Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

4.      Fotokopi Izin tempat usaha/ijin gangguan ( HO )

5.      Fotokopi Nomor Wajib Pajak ( NPWP )

6.      Fotokopi Sertifikat Tanah, bukti hak atas tanah atau akta jual beli

7.      Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL ), UKL-UPL atau SPPL

8.      Daftar isian yang telah di tetapkan

9.      Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan

10.  Surat Pernyataan bahwa Dokumen yang disertakan adalah absah, benar dan sesuai fakta   ( disertai materai 6.000 )

 

 

KARTU NOMOR INDUK ORGANISASI KESENIAN/SENIMAN/KEBUDAYAAN

(KNIK)

 

 

Dasar Hukum :

a.     Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D)

b.     Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

c.      Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 431/2080/024/1983 tanggal 24 Nopember 1983 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian ;

 

Maksud dan Tujuan

1.  Organisasi kesenian/kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Malang menjadi resmi dan terdata pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang ;

2.  Menyediakan sumber informasi nama organisasi kesenian/kebudayaan

3.  kemudahan dalam memantau masyarakat yang berkecimpung di dunia kesenian

4.  Memberikan rasa nyaman dan aman kepada organisasi/kelompok seni/budaya dalam menampilkan pertunjukan kesenian/kebudayaan

 

Sanksi

1.  Muspika berhak tidak memberikan ijin penampilan kelompok kesenian/kebudayaan apabila pihak kelompok tidak memiliki KNIK

2.  Muspikan berwenang menghentikan kegiatan atau penampilan kelompok kesenian/ kebudayaan apabila tidak ada ijin penampilan

 

Kelengkapan Dokumen Teknis bagi Pemohon KNIK

a.     Mengisi Form Pendaftaran Organisasi Kesenian dan Seniman yang harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat (form. Terlampir) ;

b.     Foto copy KTP Ketua sebanyak 1 lembar ;

c.      Foto copy KK Ketua sebanyak 1 lembar ;

d.     Susunan Pengurus Organisasi Kesenian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat

e.     Pas photo bewarna ukuran 3 x 4 cm (2 lembar), dan 3 x 3 cm (1 lembar) ;

f.       Data Peralatan / inventaris yang dimiliki.


 


Last Update:16-03-2015 09:52